Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) bukan hanya sebuah kawasan alam bahari yang memukau di utara Jakarta, tapi juga cerminan perjalanan panjang Indonesia dalam melindungi warisan lingkungannya. Sejarahnya mencakup era kolonial Belanda, di mana pulau-pulau ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, hingga menjadi taman nasional resmi pada abad ke-21. Dengan luas sekitar 107.489 hektare, TNKpS kini menjadi simbol pelestarian ekosistem laut dangkal, didukung oleh serangkaian kebijakan yang berkembang seiring waktu. Kisah ini dimulai dari abad ke-17 dan terus berlanjut hingga hari ini, mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan di tengah pertumbuhan urban.

Akar Kolonial: Benteng dan Strategi VOC di Abad ke-17

Sejarah Kepulauan Seribu tak lepas dari pengaruh kolonial Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang melihat pulau-pulau ini sebagai aset strategis di Teluk Jakarta. Pada tahun 1656, VOC mulai membangun benteng di Pulau Onrust, sebuah struktur segi empat yang dirancang untuk melindungi rute perdagangan dari ancaman Portugis dan Spanyol. Pulau Kelor juga dimanfaatkan sebagai pos pertahanan utama, dengan benteng Martello yang dibangun untuk menghadapi serangan musuh. Selama periode ini, pulau-pulau seperti Bidadari (dahulu Purmerend) dan Rambut menjadi saksi bisu pertempuran dan eksploitasi sumber daya, yang kemudian meninggalkan reruntuhan bersejarah yang masih bisa dikunjungi hari ini. Era ini menandai awal pemanfaatan intensif wilayah ini, yang belakangan menjadi dasar untuk upaya konservasi modern.

Masa Pasca-Kemerdekaan: Langkah Awal Perlindungan Daerah (1960-an hingga 1970-an)

Setelah kemerdekaan Indonesia, fokus beralih dari pertahanan militer ke pelestarian sumber daya alam. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai mengeluarkan regulasi untuk membatasi eksploitasi berlebih. Pada 30 Maret 1962, diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kotapraja Jakarta Raya Nomor 7 Tahun 1962, yang melarang pengambilan batu, pasir, dan kerikil dari pulau-pulau dan beting karang. Ini diikuti oleh serangkaian keputusan gubernur, seperti Nomor Ib.3/3/26/1969 pada 3 Desember 1969 tentang pengamanan penggunaan tanah, dan Nomor Ca.19/1/44/1970 pada 6 November 1970 yang menutup perairan sekitar taman karang untuk penangkapan ikan komersial. Pada 31 Desember 1970, dilarang penggunaan alat bagan untuk penangkapan ikan, dan pada 27 September 1972, diterbitkan aturan tentang izin penggunaan tanah di pulau-pulau. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran awal akan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, terutama di wilayah yang dekat dengan pusat kota yang sedang berkembang pesat.

Pendirian sebagai Cagar Alam: Survei dan Penetapan Tahun 1980-an

Perjalanan menuju status konservasi nasional dimulai dengan survei ekosistem intensif antara 1979 hingga 1981, yang mengungkap potensi strategis kawasan ini sebagai area pelestarian karena aksesibilitasnya dari Jakarta. Hasil survei ini mendorong penetapan resmi pada 21 Juli 1982 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/Um/7/1982, yang menetapkan wilayah seluas 108.000 hektare sebagai Cagar Alam Laut Pulau Seribu. Pada 19 April 1986, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam menerbitkan Keputusan Nomor 02/VI/TN-2/SK/1986 tentang pembagian zona di kawasan, yang menjadi fondasi pengelolaan awal. Langkah ini menandai transisi dari regulasi lokal ke perlindungan nasional, dengan fokus pada pencegahan degradasi terumbu karang dan habitat laut.